Kebijakan Ekonomi Indonesia

Pemerintah dan semua pihak terkait telah bersama-sama berusaha menciptakan iklim investasi yang nyaman untuk para investor menanamkan modalnya di Indonesia. Salah satu yang dilakukan Pemerintah antara lain merilis Paket Kebijakan Ekonomi yang secara garis besar mengatur deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha.

Setidaknya sudah terdapat 204 peraturan terderegulisasi, terdiri dari 48 peraturan tingkat presiden dan 154 peraturan tingkat menteri/institusi. Telah disiapkan 17 rancangan peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, 2 rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri, dan 5 peraturan menteri lainya untuk mendukung terlaksananya kebijakan tersebut.

Untuk merealisasi komitmennya untuk lebih terbuka dan kompetitif kepada investor asing, Pemerintah Indonesia melalui Paket Kebijakan Ekonomi ini telah membuat layanan 3 jam investasi untuk kawasan industri tertentu sehingga dapat memudahkan arus modal masuk ke Indonesia. Di Indonesia kini, total jumlah prosedur yang sebelumnya berjumlah 94 prosedur dipangkas menjadi 49 prosedur. Begitu pula perizinan yang sebelumnya berjumlah 9 izin, kini menjadi 6 izin. Jika sebelumnya waktu yang dibutuhkan total berjumlah 1566 hari, kini dipersingkat menjadi 132 hari; (untuk lebih lengkapnya dapat dilihat infografis Paket Kebijakan Ekonomi).

Usaha-usaha yang telah dilakukan Indonesia dalam rangka menciptakan iklim investasi yang baik ini sebenarnya telah terbukti sukses dan membuat Indonesia menjadi negara tujuan investasi penting. Berikut adalah beberapa contoh yang dipaparkan oleh Bank Indonesia melalui presentation booknya: