Kebijakan Ekonomi Indonesia

Pemerintah dan semua pihak terkait telah bersama-sama berusaha menciptakan iklim investasi yang nyaman untuk para investor menanamkan modalnya di Indonesia. Salah satu yang dilakukan Pemerintah antara lain merilis Paket Kebijakan Ekonomi yang secara garis besar mengatur deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha.

Setidaknya sudah terdapat 204 peraturan terderegulisasi, terdiri dari 48 peraturan tingkat presiden dan 154 peraturan tingkat menteri/institusi. Telah disiapkan 17 rancangan peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, 2 rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri, dan 5 peraturan menteri lainya untuk mendukung terlaksananya kebijakan tersebut.

Untuk merealisasi komitmennya untuk lebih terbuka dan kompetitif kepada investor asing, Pemerintah Indonesia melalui Paket Kebijakan Ekonomi ini telah membuat layanan 3 jam investasi untuk kawasan industri tertentu sehingga dapat memudahkan arus modal masuk ke Indonesia. Di Indonesia kini, total jumlah prosedur yang sebelumnya berjumlah 94 prosedur dipangkas menjadi 49 prosedur. Begitu pula perizinan yang sebelumnya berjumlah 9 izin, kini menjadi 6 izin. Jika sebelumnya waktu yang dibutuhkan total berjumlah 1566 hari, kini dipersingkat menjadi 132 hari; (untuk lebih lengkapnya dapat dilihat infografis Paket Kebijakan Ekonomi).

Usaha-usaha yang telah dilakukan Indonesia dalam rangka menciptakan iklim investasi yang baik ini sebenarnya telah terbukti sukses dan membuat Indonesia menjadi negara tujuan investasi penting. Berikut adalah beberapa contoh yang dipaparkan oleh Bank Indonesia melalui presentation booknya:

 

 

Penyampaian Informasi Ketentuan Pembawaan Uang Kertas Lintas Pabean

Dengan ini diinformasikan bahwa Bank Indonesia sudan menerbitkan ketentuan mengenai pembawaan Uang Kertas Asing (UKA) ke dalam dan ke luar Daerah Pabean Indonesia, yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.19/7/PBI/2017. Pembawaan UKA keluar dan masuk daerah pabean Indonesia dengan jumlah minimal setara dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) hanya boleh dilakukan oleh Badan Berizin, yaitu Bank dan penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank yang telah megmperoleh izin dan persetujuan dari Bank Indonesia untuk melakukan Pembawaan UKA. Ketentuan ini berlaku seajak 5 Maret 2018 dan pengenaan sanksi berlaku mulai 7 Mei 2018.
Terlampir kami sampaikan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.19/7/PBI/2017 tanggal 5 Mei 2017, ringkasan ketentuan dan FAQ sebagai panduan. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi via email kepada BILondon.secretary@bi.go.id tau bicara@bi.go.id.