TRANSKRIPSI

DOOR-STOP INTERVIEW MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DR. N. HASSAN WIRAJUDA

SEUSAI JOINT PRESS CONFERENCE

THE 3RD BALI REGIONAL MINISTERIAL MEETING

[awal door-stop interview]

[awal transkripsi]

Menlu RI: Memang di luar negeri ada dua jenis yakni pemilih datang langsung ke TPS-TPS yang umumnya berada dalam lingkungan kedutaan besar. Tapi lebih banyak dari itu malah mereka yang memilih menggunakan pos, tergantung efisiensi pos di masing-masing negara dimana antara satu dengan yang lainnya berbeda. Jadi, katakanlah saya kira satu minggu masuk akal untuk kita dapat menghitung semua hasil pemungutan suara, baik yang langsung dimana pasti sudah langsung dihitung dan melalui pos. Secepatnya yang masuk dihitung. Saya katakan tadi mungkin seminggu cukup diselenggarakan. Seminggu setelah pemilihan.

Wartawan [W]: Pak, untuk permasalahan David di Singapura bagaimana? Katanya ada indikasi pembunuhan?

Menlu RI: Dugaan boleh saja tapi dalam proses hukum yang akhirnya berbicara adalah bukti. Karena itu sebagai bagian dari peristiwa dengan dugaan terjadinya tindak pidana maka otoritas yang berwenang adalah polisi Singapura. Dan untuk memeriksa otopsi, pemeriksaan otopsi terhadap korban tentu juga suatu badan yang kompeten di Singapura. Untuk itu saya mengerti bahwa otopsi seperti juga di kita juga dilakukan oleh rumah sakit polisi misalnya. Jadi, kita mengikuti dari dekat proses kasus ini khususnya melalui Kedutaan Besar Indonesia di Singapura. Tapi dalam hal tentu karena ini menyangkut keluarga korban, sesungguh keluarga korban itu sendiri yang mengatur misalnya kapan jenazah dikremasi kemudian kepada siapa hasil otopsi disampaikan. Dan saya tahu memang diatur oleh keluarga agar hasil disampaikan langsung kepada keluarga, tidak melalui KBRI. Jadi, kita lihat saja dari proses hukum itu apa perkembangan lanjutannya.

[W]: Tidak ada upaya advokasi atau upaya lain yang dilakukan oleh Deplu?

Menlu RI: Sangat tergantung pada hasil pemeriksaan oleh pihak polisi. Persoalannya berbeda dengan kasus-kasus lain dimana misalnya korban adalah warga negara Indonesia, dia terlibat dalam proses hukum, maka cara yang biasa kita lakukan adalah membantu korban dalam proses pemeriksaan dengan menghadirkan penerjemah dan kemudian dalam proses pengadilan memperbantukan pengacara kemungkinan atas biaya negara.

Dalam hal ini korbannya meninggal, jadi tentunya tergantung pada hasil penyelidikan siapa lagi atau siapa-siapa yang terlibat dalam kasus ini yang bisa jadi..saya tidak mau berspekulasi, tidak melibatkan warga negara Indonesia. Mudah-mudahan begitu. Dengan kata lain kita tetap mengikuti dari dekat dan dimana ada peluang kita memberikan bantuan hukum atau advokasi tentunya sudah merupakan kewajiban bagi Pemerintah.

[W]: Untuk pembatalan KTT ASEAN di Thailand, apakah Indonesia akan mengajukan diri sebagai tuan rumah?

Menlu RI: Kita tidak pernah menyatakan bahwa kita mengajukan diri menjadi tuan rumah. Tetapi kita dan banyak negara lainnya, baik ASEAN maupun mitra ASEAN khususnya ASEAN+3 yakni China, Jepang dan Korea, Australia, India dan New Zealand dalam konteks KTT Asia Timur, menghendaki agar secepat mungkin KTT yang terpaksa ditunda dapat diadakan kembali. Untuk itu kita adakan konsultasi-konsultasi dengan Sekjen ASEAN kemudian sesama anggota ASEAN lainnya dan Ketua ASEAN sekarang ini yaitu Thailand serta mitra-mitra wicara yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan konsultasi ini kita bisa sampai pada satu kesepakatan bersama untuk segera menyelenggarakan kembali KTT ASEAN dan ASEAN+3, ASEAN+6

[W]: Ada yang mengusulkan ke negara mana (KTT) akan dipindahkan?

Menlu RI: Kita belum sampai pada titik itu.

[W]: Indonesia juga tidak mengajukan?

Menlu RI: Saya katakan tadi harapan kita dan banyak negara adalah agar KTT ini dapat diadakan dalam tempo sebulan. Sebab sebetulnya kita sudah menunda KTT ini sejak semula direncanakan diadakan di Bangkok pada pertengahan bulan Desember. Tapi yang kedua alasan urgensi dari mengadakan kembali KTT ini adalah bahwa banyak, paling tidak ada beberapa isu yang menjadi keprihatinan, concern dari negara-negara ASEAN dan mitra kita untuk segera duduk bersama membicarakan posisi bersama yang akan kita ambil guna menangani krisis finansial global yang melanda dunia termasuk efek negatifnya bagi kita.

[W]: Itu isu utama yang akan dibahas ya, Pak?

Menlu RI: Itu yang menurut saya paling utama dari agenda yang semula akan dibicarakan di KTT.

[W]: Sebelumnya seperti apa rekomendasi Indonesia untuk mengatasi krisis di kawasan Asia?

Menlu RI: Bagi Indonesia sebetulnya posisi kita yang disampaikan sejak KTT G-20 di Washington yang notabene hanya demi kepentingan kita tapi utamanya bagi kepentingan negara-negara berkembang lainnya adalah dibentuknya suatu global support fund. Dengan begitu utamanya negara-negara berkembang, khususnya ASEAN punya akses terhadap sumber daya keuangan yang dikelola oleh lembaga-lembaga keuangan internasional. Sebab sebelumnya kita tahu Amerika dengan segala kekayaannya bisa mengeluarkan $1 trilyun untuk helping themselves, mengatasi dirinya sendiri untuk keluar dari krisis. Begitu juga dengan Eropa, baik secara sendiri-sendiri dan kolektif melalui Uni Eropa.

[W]: Tapi ASEAN?

Menlu RI: Tapi bagaimana dengan negara-negara lain?  Kita agak beruntung karena pernah setelah terjadinya krisis moneter pada beberapa tahun lalu, negara-negara Asia Timur, ingat mulai dari Korea Selatan, Thailand kemudian Malaysia dan Indonesia, kita melakukan pembenahan dalam sistem perbankan finansial dan kebijakan-kebijakan dalam moneter kita.

Tapi kita juga mengambil inisiatif dan kesepakatan dengan apa yang disebut Chiang Mai Initiatives dimana kita sepakat untuk menghimpun dana dari jumlah $80 milyar, pada bulan lalu disepakati untuk ditingkatkan menjadi $120 milyar dimana berdasarkan baik bilateral swap arrangement maupun sekarang dimungkinkan pula multilateral untuk negara-negara di kawasan ini untuk menarik manfaat dari dana ini guna mendukung dan menguatkan nilai tukar mata uang masing-masing.

Jadi kita sudah menarik dan membuat arrangement itu. Tetapi yang belum selesai dari pembicaraan para menteri keuangan 13 negara ASEAN+3 ini adalah mengenai besaran kontribusi masing-masing. ASEAN sepakat untuk 34..maaf..$24 milyar ..$34 milyar juga Korea Selatan sebesar itu dan sisanya dari $120 milyar yaitu $72 milyar akan dibagi antara China dan Jepang. Tapi kedua negara itu belum sepakat tentang jumlahnya. Bukan yang meminta siapa yang paling kecil, tetapi Jepang dan China meminta siapa yang paling besar, dalam artian baik China maupun Jepang ingin paling besar. Tapi itu bagus untuk ASEAN maka itu dalam diskusi di Pattaya sebelum KTT dibatalkan atau ditunda, para kepala negara ASEAN menyepakati bahwa hal itu juga tidak perlu terburu-buru. Mungkin kita harapkan saja pada pertemuan ADB di Bali tanggal 3-4 Mei nanti hal itu sudah difinalkan dengan happy ending. Ya, terima kasih.

[W]:  [indistinct]

Menlu RI: Tadinya pada waktu keberangkatan kita di U-Tapao airport, rekan saya Menlu Thailand Kasit Piromya masih meyakinkan saya akan hadir di Bali tapi rupanya dengan perkembangan kondisi politiknya terpaksa tidak hadir.

[***]

[akhir door-stop interview]

[akhir transkripsi]

4 Mei 2009

Direktorat Informasi dan Media