TRANSKRIPSI

DOOR STOP INTERVIEW

MENTERI LUAR NEGERI INDONESIA, N. HASSAN WIRAJUDA,

SEUSAI ACARA PERESMIAN SITUS E-PROCUREMENT

DEPARTEMEN LUAR NEGERI

[awal transkripsi]

[awal door stop interview]

Menlu RI: [inaudible] Pertama, transparansi. Karena dari mulaiannouncement, seleksi jadi e-announcement, e-tendering, e-selection itu suatu rangkaian yang sangat transparan dan memastikan keseluruhan proses untuk bisa bebas dari korupsi dan KKN.

Jadi saya katakan tadi, ada banyak cara untuk memastikan agar pengadaan barang dan jasa Pemerintah itu sesuai dengan  peraturan, efisien dan efektif untuk pengawasan yang selama ini kita lakukan, tetapi juga kita tidak mengingkari  bahwa masih saja terjadi kesalahan, pelanggaran.

Dan karena itu disamping bentuk-bentuk penindakan kita juga pada gilirannya harus mengembangkan sistem yang memastikan proses pengadaan barang jasa yang efektif, efisien, akuntabel. Dan sebagai sistem baru, seperti yang dilaporkan tadi oleh walikota Surabaya, tapi bukan suatu yang baru pada tahapan trial and error, tapi juga sudah diuji dalam praktek.

Karena itu kami sangat terbuka untuk mengadopsi apa yang sudah berjalan dengan baik di kota Surabaya dan bangga kami, karena ini merupakan sistem e-procurement pertama yang diterapkan dalam lingkungan Departemen-Departemen Pemerintahan di pusat. Yang ada adalah setelah jauh ini baru tingkat e-announcement saja pengadaan barang jasa yang diumumkan di surat kabar, dan ada satu Departemen yang memiliki e-announcement. tapi kalau ini bukan hanya e-announcement, tapi pengelolaan dari mulai pengumuman sampai akhir proses.

Jadi saya bangga tadi mendengar laporan Pemerintah Surabaya bahkan sudah lebih jauh mengembangkan e-implementation-nya sampai dengan mengukur bahwa performance akhir i tu lebih baik, tidak hanya dari ukuran dana yang dikeluarkan pemerintah dari pengadaan barang dan jasa tapi juga hasil akhir yang lebih baik

W: [inaudible]

Menlu RI: Tularkan pada yang lain seperti ini, sih, saya kira bagus. Bahkan karena Deplu meminjam sistem ini, mengadopsi dari pengalaman Kantor Walikota Surabaya sebetulnya yang pemilik copyright-nya itu sendiri, ya, tapi saya kira Pemerintah Surabaya sangat terbuka, itu bagus.

W: [inaudible]

Menlu RI: Saya akan melihat seperti saya sebutkan tadi bagaimana sistem ini juga bisa menjangkau Perwakilan, walaupun mereka akan beroperasi pada sistem yang berbeda, yaitu bisa saya sebutkan di Uni Eropa, pasti hanya perusahaan-perusahaan Uni Eropa yang boleh tender.Tapi sedikitnya transparansinya itu bisa memastikan suatu proses pengadaan barang/jasa yang baik.

Saya bayangkan, misalnya, saya sempat menyebut pada Sekjen bahwa perwakilan bisa mulai memanfaatkan e-announcement. Dia mengadakan pengadaan barang jasa apa [inaudible] paling sedikit bisa mengumumkan pada e-procurement Deplu.

Jadi, tapi ke depan bukan tidak mungkin kalau sistem e-governance-nya Deplu sudah ada dan berjalan bukan tidak mungkin melalui pusat kita juga mengontrol perusahaan-perusahaan apa yang katakanlah di satu pojok Afrika sana yang ikut tender, berapa harga penawarannya, bagaimana produk akhirnya. Jadi sebetulnya memang dengan ICT, information and communication technology, batasan-batasan teritori dan batas negara akan menjadi, atau jarak tidak menjadi patokan. Dengan itu saya agak optimis dengan perkembangan ini juga untuk menjangkau perwakilan-perwakilan Indonesia di seluruh dunia.

W: Kasus lain pak tentang Ceriyati yang dibebaskan majikannya?

Menlu RI: [inaudible] apa yang saya ketahui berdasarkan informasi dari Kedutaan Besar kita di Kuala Lumpur, pembebasan itu didasarkan padabail, pada uang jaminan. Saya kira dalam berbagai sistem hukum ini ada, termasuk di kita.

W: Katanya ada, karena kurang bukti, sehingga [interrupted]

Menlu RI: Saya kira tidak ada ungkapan seperti itu. Jadi lebih didasarkan pada bail, sistem uang jaminan

W: Pak, majikan Ceriyati sempat mengatakan bahwa dia tidak mencabut rasa penyesalannya dan tidak merasa bersalah terhadap apa yang dilakukannya pada Ceriyati. Jadi bagaimana sikap Indonesia, Pak?

Menlu RI: Kalau dalam proses hukum nanti memberatkan bukan meringankan.

W: [inaudible] prosedur tetap berjalan, Pak?

Menlu RI: Kita akan sebagai pemerintah akan terus dan tidak akan berhenti meminta perhatian Malaysia (atas) pelanggaran hukum dan karena itu harus ada proses hukumnya.

W: Kemarin, Pak, yang di Sharm el-Sheikh, yang pertemuan antara Mesir, kemarin kan ada Israel menawarkan untuk melakukan pembebasan,cuma secara inti mungkin antara Palestina dan, penyelesaian antara Palestina dan Israel mungkin tidak ada kemajuan, malah tidak ada inti kemajuan untuk [inaudible]?

Menlu RI: Kita sambut baik pembebasan sekitar 250 tawanan orang-orang Palestina di Israel sebagai suatu gesture positif. Tetapi itu kanhanya baru bagian kecil dari keseluruhan masalah besar Palestina-Israel.

Saya menghargai, kita menghargai seruan dari pertemuan Sharm el-Sheikh, khususnya oleh ketua Summit, yaitu Presiden Husni Mubarak dari Mesir, yang menggarisbawahi tentang perlunya dilanjutkan upaya-upaya membangun dialog internal antara kelompok-kelompok di Palestina. Hal yang sama yang kita lakukan, kita anjurkan, karena kita tahu proses di lapangannya sudah sampai pada seruan untuk tidak perlu dialog, ucapan penolakan dialog dan rekonsiliasi. Mungkin pada jangka jauh tidak positif, sebab pada gilirannya hanya dengan Palestina yang bersatu, adanya persatuan antara kelompok-kelompok, khususnya Fatah dan Hamas yang memungkinkan perjuangan bangsa Palestina yang tidak mudah itu, tidak mudah karena sudah puluhan tahun belum tercapai, bisa dilakukan dengan lebih baik.

Nah, ini yang menurut saya ada kecocokan antara apa yang selama ini kita suarakan tentang perlunya persatuan di antara bangsa Palestina sendiri, tapi juga persatuan, maksud saya kesatuan wilayah Palestina yang tidak terpecah. Sebab di lapangan kan sepertinya ada de facto Gaza yang dikuasai oleh Hamas dan West Bank, tepian barat sungai Yordania yang dikuasai Fatah, katakanlah begitu. Dengan kata lain, kita ingin agar wilayah Palestina dipelihara keutuhannya, tapi tidak dipecah dalam bagian-bagian wilayah yang dikontrol oleh fraksi.

W: Ada sebuah penggalangan yang dilakukan sebagian negara-negara Arab untuk memberikan suara [inaudible] memberikan sepenuhnya dukungan terhadap Abbas, kemudian mewujudkan terhadap Hamas. Ini bagaimana, Pak, dengan fenomena [interrupted]

Menlu RI: Saya kira di dunia Arab juga ada kehati-hatian untuk tidak terlalu jauh ikut dalam percek-cokan dalam keluarga. Kan sebetulnya itu yang terjadi. Jadi, dan kita juga sangat sadar dengan itu. Karena itu di dalam pertemuan Sharm el-Sheikh juga diundang negara-negara Arab dalam jumlah terbatas, yaitu Mesir dan Jordan sendiri. Yang lain kankarena memang tidak mudah menghadapi situasi dimana katakanlah saudara kita yang kita ingin bantu berkelahi sendiri, begitu. Jadi itu ada kecanggungan, pasti.

W: Pak, mengenai acara Pemilu dini yang kemungkinan akan dilakukan di Palestina, itu tidak akan mengikutsertakan hamas, dan itu akan menjadi sebuah preseden buruk juga.

Menlu RI: Kalau itu kan awalnya mendorong pengkotakan dan tidak sesuai dengan semangat dan keperluan untuk dialog internal. Maksud saya dialog internal dulu diprioritaskan.

W: Dan nampaknya ini akan mendapatkan dukungan dari negara-negara Barat. [inaudible]

Menlu RI: Saya mengerti. Tapi kalau dilihat dalam jangka jauh saya kira bukan itu urgency-nya. Sebab pemilihan umum yang parsial itu tidak menyelesaikan masalah internal Palestina itu sendiri, bisa mempertajam dan lebih jauhnya lagi masalah Palestina-Israel ini.

W: Jadi tidak mungkin menyingkirkan Hamas dari proses politik di Palestina sendiri?

Menlu RI: Orang boleh suka atau tidak suka dengan Hamas tetapi Hamas sebagai kekuatan politik ya eksistensinya itu ada. Jadi tidak mungkin itu ditiadakan atau dianggap tidak ada.

W: Pak, katanya ada kunjungan anggota Kongres Amerika ke Papua nanti dalam waktu dekat, apakah itu benar, Pak? Dan apakah pemerintah telah mengizinkan?

Menlu RI: Kita masih memproses. Mungkin dalam satu dua hari ini kita akan bisa sampaikan ke publik apakah rencana itu akan jadi. [inaudible]

W: Rencananya dia akan ke Papua  untuk tujuan apa itu, Pak?

Menlu RI: Yang dimaksud dengan pertayaan ini adalah rencana atau permohonan dari Congressman Eni Faleomavaega untuk berkunjung ke Indonesia dan dalam bagian kunjungannya dia berencana ke Papua. Jadi Eni Faleomavaega adalah Ketua Sub-Komite tentang atau mengenai wilayah Asia Pasifik, dan selama ini kita juga banyak melakukan kontak-kontak, pertemuan dengan Eni Faleomavaega, dalam artian meyampaikan informasi-informasi mengenai hal-hal yang menjadi perhatiannya. Jadi pada dasrnya kita terbuka mengenai rencana kunjungan ini. Karena itu kalau agenda dan jadwal waktunya cocok, bisa jadi kunjungan itu akan dilaksanakan. Tapi kita masih sedang mengolah.

W: Itu 3 Juli ya, Pak?

Menlu RI: Saya masih belum bisa memastikan, karena itu saya katakan masih akan dipastikan.

W: Pak, isu Papua itu sendiri di Amerika Serikat itu masih ini pak, anggota kongres itu masih ribut, nggak?

Menlu RI: Pada tataran pemerintah eksekutif, Papua tidak menjadi masalah, karena berulang-ulang ada dukungan dari Pemerintah Amerika Serikat bagi keutuhan wilayah Indonesia, kedaulatan nasional Indonesia termasuk atas Papua.

Tapi bahwa ada pihak-pihak yang punya pertanyaan tentang Papua sah-sah saja. Karena itu sah-sah saja kita memberikan informasi, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi kunjungan kan ada, dengan kunjungan kankita ingin orang tidak hanya mengandai-andai, mengasumsikan, tapi juga dengan melihat sendiri, seeing is believing, begitu, [inaudible] Nah, mudah-mudahan positif, terlebih lagi informasi sekarang ini kan apapun yang terjadi orang bisa dengar, tapi mungkin akan lebih bagus kalau tidak hanya mendengar, tapi melihat pada kenyataannya.

W: Terima kasih, Pak.

Menlu RI: Terima kasih.

[akhir door stop interview]

[akhir transkripsi]

[***]

9 Juli 2007

Direktorat Informasi dan Media